Retas Sejarah

Fiky Daulay // Resensi ‘State of Fear: Controlling the Criminal Contagion in Suharto’s New Order’

Joshua Barker, “State of Fear: Controlling the Criminal Contagion in Suharto’s New Order”, Indonesia 66 (October 1998), pp. 7-42.

Artikel ini membahas proses perebutan kekuasaan territorial atas kriminal oleh Negara dalam bentuk siskamling dan petrus. Barker mengamati bentuk pengawasan ini pada masa orde baru di 80’an dan proses reteritorialisasi simbolik setelah kejatuhan Suharto. Dalam porsi yang minimalis dan tidak begitu spesifik, ia tak luput mendekatkan konteks ekonomi politik di jaman orde baru. Latar belakang historis diantaranya adalah: meredupnya oil boom, pemotongan subsidi energi dan makanan, demo mahasiswa, kekuasaan penting militer dan ancaman kemunculan PKI. Namun demikian, ia berpendapat bahwa momok kriminal dapat dipahami sebagai dua poin penting; gejala kelemahan Negara; dan alasan yang nyaman untuk mengatasi kelemahan tersebut.

Secara metode, Barker menggunakan riset pustaka dan lapangan. Ia meletakkan pemahaman Bouchier bahwa petrus sebagai usaha ekstra judisial dalam pengawasan Negara dan konsep mimikri dari Siegel sebagai acuan teoretikal mendasar terhadap deteritorialisasi kekuasaan. Mimikri dipahami sebagai usaha peniruan kekuasaan yang muncul dalam aksi para kriminal. Konsep mimikri dijelaskan terhadap proses identifikasi kekuatan kriminal dengan kekuatan negara, perpanjangan teritorialisasi secara komunal, peran fraternitas dan individual, serta ancaman balas dendam terhadap mimikri kekuasaan. Walaupun tesis deteritorialisasi menjelaskan mengenai identifikasi dan tujuan representasi simbolik atas kekuasaan, tampaknya definisi deteritorialisasi hanya tergambar secara umum. Hal ini terbukti dengan acuan konsep deteritorialisasi ke tulisan Deleuze dan Guattari yang hanya dimuat di catatan kaki sederhana.

Selain kajian tekstual di dalam buku dan koran, ia juga melakukan wawancara lapangan terhadap responden mendekati profil target petrus, petugas polisi dan anggota militer pada masa pasca petrus. Pada tahapan pendekatan, wawancara-wawancara sepertinya valid untuk mengukur pemaknaan representasi simbolik target petrus. Terlepas dari kesulitan untuk mendapatkan informasi pertama dari sumber, profil responden yang berada dalam masa pasca petrus sepertinya menjadi celah yang memerlukan studi perbandingan atau studi pendukung lanjutan. Sebagai contoh, Barker mengambil sampel salah satu anggota intelijen yang berada dalam masa pasca petrus dalam hal representasi supranatural yang mengalahkan kekuatan seorang kriminal secara umum. Pertanyaan kritis pembaca bisa saja muncul seperti apakah profil responden ini bisa mewakili petrus dengan konteks waktu dan peristiwa ekonomi politik yang berbeda.

Selain daftar hitam kriminal yang rahasia, identifikasi kriminal melalui tato memiliki peran sekunder. Tato secara simbolik bersifat representasi territorial permanen di dalam tubuh. Berdasarkan wawancara dengan seorang responden kriminal, ia mendapati bahwa tato dipahami sebagai praktik simbolik untuk memenuhi hasrat tak terbatas dari seorang kriminal. Sebagai contoh, seorang responden mengakui bahwa ia akan menato hal-hal yang tidak dimilikinya ketika ia sedang berada di penjara.

Barker juga menambahkan bahwa tato tidak hanya berperan sebagai identitas diri, tetapi juga melibatkan proses mimikri atas hasrat yang “setiap orang inginkan” dan mengutip Siegel, “yang beberapa orang tidak inginkan”. Dalam pemahaman yang pertama, tato dimaknai sebagai investasi kekuatan dan respek di antara sesama kriminal. Untuk yang kedua, melalui sifat fetish tato tersebut, tato menjadi bersifat memaksa perhatian orang lain. Setidaknya, praktik ini berefek kepada tahanan baru di penjara. Di bagian ini tampak bahwa tato menjadi representasi kekuatan korporeal yang direbut kembali oleh Negara.

Proses deteritorialisasi yang pertama diuraikan melalui identifikasi kekuatan Negara melalui pembunuhan kriminal yang sadis. Kembali merujuk ke Siegel, kejadian yang berlebihan dipahami sebagai identifikasi kekuatan magis yang dimiliki kriminal dan direbut kembali oleh negara. Sebagai contoh, pembunuhan petrus cenderung sadis seperti penusukan berkali-kali ataupun memutuskan kepala kriminal dengan seutas benang untuk melawan kekuatan supranatural.

Pada bagian “territorial communities and the state”, aksi petrus tidak hanya terbatas pada kekuatan kriminal namun juga komunitas teritorial atau massa. Perpanjangan identifikasi ini dipahami sebagai persamaan simbolik yang mewakili main hakim sendiri merespon tindak kriminal. Barker menggunakan istilah “excess of solidarity” sebagai pengatasnamaan teritori komunal beserta kekuatan dan kekerasannya. Poin ini didukung melalui representasi yang sama antara berita petrus dan dengan aksi main hakim sendiri di media massa. Aksi main hakim sendiri yang cenderung tanpa batas dan melanggar hukum menjadi mimik bagi aksi petrus. Alasan ini menjadi kuat dengan pertanyaan provokatif Barker, mengapa tidak ada kritik dari pemerintah mengenai hal tersebut.

Dalam bagian selanjutnya, Barker menambahkan proses identifikasi kekuasaan juga mencapai tingkatan tertentu yang tidak hanya terepresentasikan dalam Negara namun juga fraternitas dan individual. Dalam ukuran fraternitas, identifikasi kekuatan Negara melibatkan pengakuan atas fraternitas di lingkungan kepolisian dan militer. Barker mencontohkan dengan wawancara seorang polisi yang memamerkan keberhasilannya dalam membunuh kekuatan superior seorang kriminal. Polisi tersebut menyebut kode “486” untuk menrahasiakan komando untuk melakukan pembunuhan. Kode rahasia ini mengimplikasikan ikatan fraternitas antara sesama polisi.

Peran individual juga menunjukkan tingkatan agen yang bervariasi dalam identifikasi kekuasaan. Hampir mirip dengan poin mimikri yang pertama, Barker memahami bahwa individual tertentu menjadi bentuk representasi Negara yang mengalahkan dan merebut kembali kekuatan kriminal. Ia mencontohkan dengan seorang anggota militer yang memiliki kekuatan supranatural seperti ilmu gaib dan keberhasilannya membunuh penjahat kelas kakap. Di poin ini artinya, Barker juga menambahkan bahwa deteriorialisasi tidak selalu berkoresponden dengan Negara. Tetapi juga peran individual super yang bisa saja menggunakan kekuasaan bagi kepentingannya sendiri.

Pada bagian terakhir, Barker berpendapat bahwa terdapat ancaman yang inheren di dalam mimikri kekuasaan. Poin ini diimplikasikan oleh keterlibatan peran representasi individual dan perwakilan komunal. Proses mimikri yang mewakili peran komunal suatu saat dapat berbalik melawan kekuasaan Negara itu sendiri. Melalui “main hakim sendiri” dan mimikrinya, sebagai contoh beberapa komunitas bisa menggunakan kekuatan ini kembali untuk melawan pemimik kekuasaan (pemerintah). Dengan contoh yang tidak begitu kuat, Barker mengutip tanggapan seorang kriminal di penjara yang berasumsi bahwa keturunan PKI bisa saja membalas dendam atas kekerasan yang dilakukan pemerintah. Implikasi kritis dari ancaman ini juga menunjukkan bahwa proses mimikri nyata terjadi, namun pembentukan agensi kekuasaan tidak benar-benar stabil. Dengan kata lain, implikasi ini menjadi titik penting untuk memahami kembali makna pengawasan terpusat dan kaitannya dengan mimikri kekuasaan.

Secara umum, Barker cukup berhasil menjelaskan konsep deteriorialisasi melalui proses mimikri oleh Negara terhadap aksi petrus. Deteritorialisasi melibatkan identifikasi yang membentuk agensi yang merebut kekuasaan melalui mimikri aksi dan perwakilan komunal. Namun, setidaknya ada dua kekurangan mendasar dalam tulisan ini; Pertama, posisi konsep mimikri dengan deteritorialisasi. Tampaknya Barker hanya meneruskan studi yang dilakukan Siegel tanpa pengetahuan baru yang cukup mendasar. Ulasan lebih mendalam mengenai dimensi ruang kekuasaan mungkin akan memberikan uraian yang lebih signifikan mengenai isu wilayah dalam pemaknaan deteritorialisasi; Kedua, pertanyaan relevansi ikatan fraternitas-peran individual dan ancaman balas dendam. Di satu sisi, dua poin awal mengenai identifikasi kriminal dan perwakilan komunal mengafirmasi proses mimikri kekuasaan. Namun di sisi lain, dua poin terakhir tampaknya justru mengaburkan argumen atas mimikri tersebut. Pembaca kesulitan untuk menentukan apakah perpanjangan representasi ke fraternitas-individual dan ancaman balas dendam menegasikan konsep mimikri. Sebagai contoh, Barker menggunakan kata ‘bahaya atas mimikri’ yang sepertinya bersifat negatif. Walaupun Barker mungkin bermaksud menjelaskan akibat atau pertanyaan atas mimikri, namun kenyataannya poin-poin tersebut sepertinya diletakkan di dalam bagian yang sama.

 

0 comments
Submit comment